Rapat Pembahasan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023 melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)
by NOVERDY MANGARA PANJAITAN, SE on Apr 28, 2023 in News
Last updated on Apr 28, 2023 by 198711272010011006
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP (Monitoring Center for Prevention). Pemerintah Kabupaten Toba melalui Inspektorat Kabupaten Toba menyelenggarakan Rapat Pembahasan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023 melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Kantor Bupati Toba pada tanggal 28 April 2023.
Dalam sambutannya, Plt. Inspektur Kabupaten Toba, Patuan Togu menyampaikan bahwa masih perlu perbaikan atau peningkatan nilai pada Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023 melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab area intervensi Manajamen ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba turut mendukung pencapaian indikator yang dibutuhkan dalam pengisian sistem pelaporan MCP.
Dalam penjelasannya, Kepala BKPSDM Kab. Toba Bapak DICKY ASPINO TAMPUBOLON, S.Sos, MAP menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan kemarin, kami (Tim) sudah melakukan dua kali rapat Internal di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna membahas peningkatan capaian penilaian pencegahan Korupsi dengan mengupas satu persatu indikator yang harus dipenuhi pada aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi dari area inteevensi Manajemen ASN. Hal ini juga dapat dilihat dari progres yang telah kami lakukan dengan terbitnya 4 peraturan Bupati terkait kepegawaian dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan yaitu:
- PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
- PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
- PERBUP NOMOR 637 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN MUTASI PNS
- PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Kepala BKPSDM juga sudah memerintahkan seluruh stafnya agarbersinergi menyelesaikan hal-hal yang masih kurang baik dan belum tercapai di tahun-tahun lalu.
“Kita berharap tahun depan nilai kita akan semakin baik.” Ujar Kepala BKPSDM.
Perlu disampaikan bahwa area intervensi yang perlu kita perbaiki adalah:
- Regulasi Manajemen ASN
- Sistem Informasi
- Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi
- Tata Kelola ASN
- Pencegahan Jual Beli Jabatan
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Turut hadir Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pangkat, serta analis kepegawaian
Nov.
Attachments
